Manokwari, 29 Februari 2024 – Memasuki hari ke 2 Rapat Kerja Daerah PTA Papua Barat di Mansinam Beach Hotel pada Kamis (29/2) hari ini dilanjutkan dengan beberapa agenda. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIT di ruang Ballroom yang telah dihadiri oleh seluruh peserta yang berasal dari 4 satker PTA Papua Barat antara lain PA Manokwari, PA Sorong, PA Fakfak dan PA Kaimana.

Sebelumnya diberitakan PTA Papua Barat telah membuka kegiatan rapat kerja daerah satu hari sebelumnya pada(28/2). Pada kesempatan tersebut Pj Gubernur Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmere, MTP berkesempatan membuka dan meresmikan kegiatan.

Baca juga: Pembukaan Rapat Kerja Daerah dan Pembinaan Teknis Yustisial PTA Papua Barat

PTA Papua Barat sebagai tuan rumah sekaligus Panitia Rapat kerja Daerah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu undangan terutama dari segi sarana dan prasarana.

Agenda yang menjadi pokok pembahasan utama pada hari ke-dua Rakerda ini antara lain seputar pengawasan dari tingkat Banding ke satker pertama. Hal ini dilakukan sebaagai bentuk check and balance di tingkat Banding maupun Tingkat pertama untuk memastikan bahwa pelaksanaak SOP baik terkait Kepaniteraan, Kesekretariatan maupun Administrasi telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. WKPTA Papua Barat Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. turun langsung memastikan poin-poin pengawasan kepada setiap Satker PA telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Pada kesempatan ini pula Beliau berkesempatan membagikan hadiah Doorprize bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan.

Pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) juga menjadi agenda utama pada pembahasan di hari ke-2 ini. KPTA Papua Barat Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. dan WKPTA Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. memimpin secara langsung diskusi darkait penyelesaian DIM. Masing-masing satker telah mendaftar permasalahan-permasalahan yang terjadi di satker masing-masing. Ada berbagai jenis permasalahan yang diangkat pada forum ini mulai dari Kepegawaian, Keperkaraan, Keuangan, SOP baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Oleh karena itu pada kesempatan ini masing-masing PA mengemukakan permasalahan tersebut untuk dijadikan bahan diskusi dan dicarikan solusinya bersama.

Terkadang solusi terbaik didapatkan dari pengalaman Satker lain dalam menghadapi permasalahan sejenis sehingga pendapat-pendapat yang dikemukakan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan. Dari kita untuk Kita semua. Namun bila diperlukan Pimpinan PTA Papua Barat baik KPTA maupun WKPTA juga dapat memberikan pandanganya terkait permasalahan yang diangkat untuk semakin memperkuat dasar membuat kebijakan.

Hal yang tak kalah penting adalah pembahasan terkait permasalahan teknis Yustisial. Ada beberapa poin yang telah dipilah untuk selanjutnya diangkat dalam rapat komisi. Masing-masing substansi yang sudah dirumuskan sebelumnya didalam rapat komisi selanjutnya disampaikan oleh masing-masing Ketua untuk disampaikan didalam rapat Pleno. Kemudian masing-masing anggota Komisi dapat mengomentari dan menyampaikan pandanganya sesuai kapabilitas.

Dokumentasi