Manokwari, 10 Maret 2025 – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua Barat menggelar Pembinaan dan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai, serta PPNPN. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Aula PTA Papua Barat dan dimulai pada pukul 08.15 WIT.
Dalam sesi pembinaan, pimpinan mengingatkan pentingnya menjaga independensi hakim, berhati-hati dari segala bentuk marabahaya, serta menyesuaikan diri dengan konsep Work From Anywhere (WFA) yang akan diterapkan dalam sistem kerja peradilan.
Selain itu, rapat koordinasi juga membahas langkah-langkah strategis terkait efisiensi anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beberapa kebijakan Mahkamah Agung yang dibahas dalam efisiensi ini meliputi:
- Evaluasi ulang kendaraan dinas yang telah tersedia di satuan kerja.
- Pergantian mekanisme pengadaan kendaraan dinas secara bertahap melalui BMN.
- Evaluasi terhadap satuan kerja yang sudah menerima kendaraan dinas melalui hibah atau pengadaan BMN.
Selain efisiensi anggaran, pembahasan juga mencakup perkembangan pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024. Berdasarkan surat edaran BKN, proses pengangkatan CPNS 2024 akan tetap berjalan, dengan target penyelesaian NIP CPNS paling lambat 30 Juni 2025, dan NIP PPPK paling lambat 30 November 2025. TMT CPNS 2024 ditetapkan pada 1 Oktober 2025, bersamaan dengan penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
Dalam rapat koordinasi juga mengharapkan menindaklanjuti hasil pengawasan bidang triwulan I, termasuk pengaturan jadwal cuti pegawai menyambut Idulfitri agar tidak mengganggu operasional pengadilan. Selain itu, panitia peringatan Nuzulul Qur’an dibentuk sebagai bagian dari persiapan kegiatan keagamaan di PTA Papua Barat.
Dengan adanya pembinaan dan rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh aparatur semakin profesional, efisien, dan siap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dokumentasi
Leave a Reply