Manokwari, [tanggal kegiatan, misalnya 28 Juli 2025] — Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua Barat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama secara daring Tahun 2025.

Bimbingan teknis ini mengusung tema “Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan”, dengan menghadirkan narasumber Bapak Rezafaraby, S.H., LL.M., Koordinator Bidang Penerapan dan Penegakan Hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenasrentan.

Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh para tenaga teknis di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia, termasuk jajaran PTA Papua Barat. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan ramah bagi kaum rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.

Dalam paparannya, Bapak Rezafaraby, S.H., LL.M., menyampaikan pentingnya peran aparatur peradilan dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pembangunan hukum yang inklusif dan humanis. Beliau menekankan perlunya empati, kepekaan sosial, serta penerapan prinsip nondiskriminasi dalam setiap pelayanan hukum, sehingga kaum rentan dapat memperoleh keadilan secara setara.

Selaku PLH Ketua PTA Papua Barat Bapak Drs. Muhammad Takdir, S.H., M.H. menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi upaya peningkatan kapasitas tenaga teknis peradilan agama. Beliau berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga pelayanan hukum di lingkungan peradilan agama semakin responsif, profesional, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus.

Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan dapat terwujud peradilan agama yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kaum rentan yang kerap menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan.

Lampiran

Dokumentasi