Manokwari — Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan dan tata acara resmi, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua Barat menyelenggarakan Workshop Keprotokolan bagi Tim Protokol, petugas PTSP, serta staf/CPNS pada Selasa, 9 Desember 2025 pukul 11.00 WIT s.d. selesai secara online melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini digelar berdasarkan Undangan Nomor 1165/SEK.PTA.W31-A/DL1.10/XII/2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris PTA Papua Barat, Nurmansyah. Peserta workshop terdiri dari Tim Keprotokolan PTA Papua Barat, petugas PTSP, dan staf/CPNS sebagaimana tercantum dalam lampiran undangan.

Workshop mengusung tema:
“Dasar Keprotokolan: Sejarah, Sumber Protokol, 3T, dan Implementasi Keprotokolan Negara dalam Pengawasan Pokok.”

Sebagai narasumber, dihadirkan Seira Sahla Aghisni, S.S.I., praktisi dan trainer keprotokolan yang memaparkan materi secara sistematis dan aplikatif. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa keprotokolan bukan sekadar urusan memanggil nama, mengatur kursi, atau mengarahkan tamu, namun erat kaitannya dengan citra lembaga, wibawa pimpinan, serta kelancaran acara resmi.

Menggali Sejarah dan Fungsi Keprotokolan

Workshop diawali dengan pengenalan sejarah keprotokolan, mulai dari tradisi kerajaan Nusantara, era kolonial, masa awal kemerdekaan, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang menjadi landasan hukum utama.

Narasumber menegaskan bahwa protokol adalah “garda depan” lembaga, karena kesan pertama sebuah instansi sering kali dinilai dari bagaimana tamu disambut, bagaimana tata tempat diatur, dan bagaimana acara berlangsung tertib. Pelayanan protokol yang baik akan menunjang martabat dan wibawa pimpinan serta lembaga.

Peserta juga diberi pemahaman mengenai perbedaan istilah keprotokolan, protokol, dan protokoler, serta tujuan keprotokolan menurut UU 9/2010, antara lain memberikan penghormatan yang sah dan proporsional kepada pejabat/tamu, menjamin kelancaran acara kenegaraan dan kedinasan, menjaga citra lembaga, serta mewujudkan ketertiban tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan

Pada sesi berikutnya, peserta diajak memahami konsep tata tempat (seating arrangement), termasuk prinsip precedence atau urutan kehormatan jabatan dalam penempatan kursi, urutan sambutan, foto bersama, hingga posisi tamu eksternal seperti Bupati atau pejabat instansi lain dalam acara di lingkungan PTA.

Materi juga membahas tata upacara, baik upacara bendera maupun upacara bukan bendera (pelantikan, peresmian, penandatanganan kerja sama, launching), beserta unsur minimal seperti menyanyikan Indonesia Raya, pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan doa.

Tidak kalah penting, dipaparkan pula tata penghormatan melalui penggunaan bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan penyediaan sarana-prasarana khusus bagi pejabat negara dan tamu penting, mengacu pada UU No. 24 Tahun 2009 serta aturan turunannya.

Penerapan di Lingkungan PTA Papua Barat

Di bagian akhir, narasumber mengulas penerapan keprotokolan dalam penugasan pegawai, mulai dari peran Kepala/Koordinator Protokol, LO (liaison officer), petugas tata tempat, MC, dokumentasi, hingga pengamanan dan logistik. Disampaikan pula “checklist minimum penugasan” seperti konfirmasi pejabat yang hadir, seat plan, rundown final, jalur komunikasi, hingga rencana kontinjensi jika terjadi perubahan mendadak.

Sebagai penutup, narasumber menekankan bahwa hakikat keberhasilan pelayanan keprotokolan adalah ketika petugas mampu “mengatur orang lain mengikuti aturan protokol tanpa membuat mereka merasa terpaksa.”

Melalui Workshop Keprotokolan ini, diharapkan Tim Protokol PTA Papua Barat, petugas PTSP, dan seluruh pegawai semakin terampil dalam menyiapkan dan melaksanakan setiap acara resmi, sehingga citra pelayanan PTA Papua Barat kepada tamu dan mitra kerja semakin baik, tertib, dan profesional.

Dokumentasi