Manokwari, 23 Juni 2026 – Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja pada Selasa (23/06) bertempat di ruang Command Center. Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua PTA Papua Barat, Yang Mulia Bapak Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., serta diikuti oleh jajaran pimpinan, Hakim Tinggi, pejabat struktural/fungsional, Panitera, Sekretaris, dan pegawai terkait.

Rapat ini difokuskan pada penguatan administrasi kelembagaan, pelayanan publik, capaian kinerja anggaran, hingga evaluasi menyeluruh terhadap satuan kerja (satker) di wilayah hukum PTA Papua Barat.

Transparansi Perkara dan Inovasi Digital

Dalam bidang kepaniteraan, YM Dr. H. Acep Saifuddin menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap proses penyelesaian perkara dan kewajiban unggah putusan ke Direktori Putusan secara tepat waktu sebagai aspek transparansi. Sebagai langkah inovatif, PTA Papua Barat berencana mengembangkan aplikasi monitoring khusus untuk mengontrol kepatuhan publikasi putusan pengadilan agama se-wilayah hukum Papua Barat.

Selain itu, guna menyelaraskan hukum acara, disepakati pembentukan forum diskusi rutin mingguan bagi para Hakim Tinggi dan kepaniteraan teknis yang akan digelar setiap hari Rabu pukul 09.00 WIT dengan topik awal seputar permasalahan e-Court.

Penguatan Organisasi dan Kinerja Anggaran

Di sektor administrasi dan kesekretariatan, rapat menekankan pentingnya menjadikan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman kerja harian. Pembahasan juga mencakup pembaruan berbagai Surat Keputusan (SK) krusial—seperti SK Senioritas Hakim, SK Susunan Majelis, SK PPHIM yang diketuai Drs. Basyirun, M.H., hingga SK PTWP Daerah.

Terkait laporan capaian, diumumkan bahwa nilai IPASN PTA Papua Barat berhasil menembus angka 92,86, melampaui target yang ditetapkan sebesar 87. Sebaliknya, capaian IKPA DIPA 01 dan DIPA 04 yang masih berada di bawah target menjadi catatan evaluasi penting. Pimpinan optimis nilai IKPA akan terdongkrak signifikan setelah perencanaan anggaran pembangunan gedung resmi terbit.

Progres Pembentukan PA Bintuni dan PA Raja Ampat

Kabar baik datang dari sektor pengembangan kelembagaan peradilan di Bumi Kasuari. Tim Satuan Tugas (Satgas) melaporkan kemajuan positif terkait pengusulan dua satker baru tahun 2026, yaitu Pengadilan Agama (PA) Bintuni dan PA Raja Ampat, serta usulan kenaikan kelas PA Sorong menjadi Kelas IB.

Administrasi rekomendasi untuk pembentukan PA Bintuni telah ditindaklanjuti dan akan diteruskan dengan agenda pertemuan bersama Bupati Bintuni. Sementara itu, dokumen persyaratan pembentukan PA Raja Ampat dinyatakan telah lengkap seiring dengan terbitnya naskah hibah.

Kebijakan Internal dan Kedisiplinan

Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa keputusan internal organisasi, di antaranya:

• Pengawasan Daerah: Penjadwalan agenda pengawasan langsung ke daerah yang direncanakan pada bulan September 2026.
• Sistem Kerja: Pelaksanaan Work From Home (WFH) tetap diizinkan berjalan dengan kuota maksimal 50% tanpa mengurangi efektivitas layanan.
• Ketentuan Seragam: Penyeragaman pakaian dinas, termasuk penggunaan PDH Mahkamah Agung (Rabu), Batik Mahkamah Agung (Kamis), baju Korpri/IKAHI (tanggal 17), dan batik bebas (Jumat).
• Sistem Apresiasi: Penerapan mekanisme reward and punishment yang ketat di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan untuk memacu disiplin pegawai.

Rapat ditutup dengan penekanan pentingnya tindak lanjut atas PERMA Nomor 7 Tahun 2019 dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi terwujudnya tata kelola peradilan yang bersih dan melayani.

Dokumentasi