Manokwari, 27 Agustus 2026– Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua Barat menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertempat di ruang rapat PTA Papua Barat pada Kamis (27/8). Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PTA Papua Barat selaku Ketua Tim Pembangunan ZI ini dihadiri oleh para Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Struktural, serta seluruh jajaran aparatur PTA Papua Barat.

Rapat diawali dengan pembukaan resmi dan pengarahan dari Wakil Ketua PTA Papua Barat. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya komitmen bersama, pembaruan susunan personalia tim ZI, serta konsistensi pelaksanaan Monev mandiri per area yang dipedomani oleh Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 90 Tahun 2021. Pimpinan rapat memaparkan pentingnya program Agen Perubahan yang disusun terstruktur (5–10 halaman laporan) fokus pada dua program pembentukan mental kerohanian, yakni pembacaan hadits ba’da shalat Ashar dan kegiatan tadarus Al-Qur’an setiap Kamis pagi, serta mengintegrasikan peran agen perubahan dalam menerbitkan aplikasi-aplikasi pendukung peradilan (seperti Kaswari, Bapeda, dll.). Selain itu, Wakil Ketua PTA Papua Barat juga menginstruksikan adanya kaji ulang dan diskusi khusus mengenai Manajemen Risiko bersama seluruh tim guna mengumpulkan kembali berkas dan menyusun evaluasi risikonya secara komprehensif.

Dalam sesi penyampaian masukan dan saran, penekanan utama diberikan pada aspek kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Rapat menggarisbawahi pentingnya menghadirkan aplikasi yang berorientasi langsung pada pelayanan masyarakat pemohon keadilan sebagai syarat utama penetapan role model dan capaian predikat WBK. Terkait penataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), rapat menegaskan bahwa setiap aplikasi unggulan wajib ditopang oleh 4 elemen dokumen kelengkapan (rusuk utama), yaitu SK Pemberlakuan dari Ketua PTA Papua Barat, Standard Operating Procedure (SOP), Manual Book (buku petunjuk), serta Video Tutorial penggunaan aplikasi. Di samping itu, pelaksanaan Monev Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala juga disepakati untuk segera direalisasikan. Pada aspek pengawasan (Area 5), tim diarahkan untuk melakukan pembaruan SK dan SOP Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), SK dan SOP Penanganan Benturan Kepentingan, serta melengkapi rapat Monev SPIP beserta notulensi dan dokumen pendukungnya.

Sebagai wujud penataan dokumen dan efisiensi pelaporan, Tim IT PTA Papua Barat dalam rapat tersebut mendemonstrasikan pengembangan sub-modul “Progress ZI” pada aplikasi PAPEDA. Sub-modul ini berfungsi sebagai bank data terpusat yang membagi penanggung jawab area sesuai indikator LKE Menpan RB, menyediakan fitur otomatisasi penyusunan dokumen rapat Monev lengkap dengan standar kelengkapan “UANG” (Undangan, Absensi, Notulen, Gambar/Foto Dokumentasi), serta menyediarkan alur review dan assessment bertingkat oleh pimpinan sebelum evident disahkan dan diunduh dalam bentuk PDF. Inovasi sistem ini ditargetkan siap beroperasi penuh pada bulan September/Oktober 2026 guna mendukung pelaksanaan Monev digital yang praktis, terarah, dan transparan. (Tim Redaksi Humas PTA Papua Barat)

Dokumentasi