Manokwari, 13 November 2026 – Dalam rangka mewujudkan putusan peradilan yang berkualitas dan berkeadilan, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat kembali menyelenggarakan kegiatan Diskusi Hukum Bedah Berkas Perkara pada hari Jum’at, 13 November 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Utama PTA Papua Barat ini dipimpin oleh Hatiwasda/Hakim Tinggi dan diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama sewilayah hukum PTA Papua Barat.

Diskusi hukum kali ini yang merupakan edisi penutup di tahun 2026, membedah berkas perkara dari Pengadilan Agama Kaimana dengan. Acara diawali dengan pembukaan oleh Panitera dan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Hakim Tinggi, Yang Mulia Bapak Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.. Dalam sambutannya, ditekankan bahwa kegiatan bedah berkas ini bukan bertujuan untuk saling menghakimi, melainkan sebagai sarana pembinaan dan pengingat bersama guna meminimalisir kekeliruan dalam proses penanganan perkara.

Pada sesi diskusi yang dimoderatori oleh Panitera, masing-masing satuan kerja (satker) yakni PA Sorong, PA Fakfak, dan PA Manokwari diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan temuan mereka atas berkas perkara tersebut. Beberapa poin krusial yang diangkat oleh peserta diskusi antara lain:

• Hukum Acara dan Persidangan Elektronik: PA Sorong dan PA Fakfak menyoroti pelaksanaan persidangan elektronik yang masih menggunakan redaksi keliru dalam Berita Acara Sidang (BAS), serta tidak adanya instrumen Penetapan Majelis Hakim (PMH) baru saat terjadi peralihan ke Hakim Tunggal.
• Kualitas Pertimbangan Hukum: Ditemukan ketidakjelasan dalam penentuan nominal nafkah yang hanya disebut sepertiga (1/3) tanpa kejelasan, yang berpotensi membuat putusan menjadi ilusionir atau sulit dieksekusi. Selain itu, terdapat inkonsistensi penyebutan tahun nikah dan kontradiksi antara keberhasilan sebagian pada laporan mediasi dengan pertimbangan hukum hakim.
• Pembuktian: Tanggapan juga membedah permasalahan kecocokan alat bukti dengan aslinya, serta validitas keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu.

Menanggapi berbagai temuan dan masukan tersebut, perwakilan dari PA Kaimana menyambut baik dan menerima seluruh koreksi sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja dan ketelitian di masa mendatang.

Sebagai penutup dan kesimpulan, pimpinan rapat dan Wakil Ketua PTA Papua Barat memberikan pembinaan tegas. Beliau mengingatkan bahwa keabsahan formil hakim—seperti penetapan hakim tunggal—adalah hal yang mutlak agar putusan tidak batal demi hukum. Hakim juga diinstruksikan untuk menyusun pertimbangan hukum (legal reasoning) secara lebih naratif, rinci, dan konstruktif, dengan menjawab seluruh petitum secara runtut. Terakhir, kehati-hatian dalam memeriksa syarat formil seperti izin atasan bagi aparatur negara (PNS/TNI/Polri) wajib diperhatikan agar proses persidangan berjalan sesuai regulasi.

Seluruh hasil dan catatan dari Diskusi Hukum Bedah Berkas ini rencananya akan dirangkum ke dalam sebuah buku pedoman yang akan dibagikan kepada seluruh satker di wilayah PTA Papua Barat. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan seluruh aparat peradilan agama di Papua Barat dapat semakin teliti, profesional, dan memberikan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dokumentasi