Manokwari, 30 Juni 2026 – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menyambut baik dan menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung agenda nasional Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah ini menindaklanjuti surat permohonan koordinasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat terkait penentuan waktu pendataan lapangan di lingkungan pejabat instansi vertikal.

Pelaksanaan pendataan ini merupakan bagian dari gerakan menyeluruh BPS untuk melakukan pencacahan pada seluruh rumah tangga dan unit usaha di wilayah hukum Provinsi Papua Barat guna menyediakan data dasar ekonomi yang terpercaya bagi pembangunan bangsa.

Sinergi Instansi Vertikal dan Penjaminan Kerahasiaan

Sebagai salah satu pimpinan instansi vertikal yang masuk dalam daftar pimpinan daerah terlampir, KPTA Papua Barat menegaskan bahwa jajaran peradilan agama siap menyukseskan program ini. Proses pendataan di kediaman pimpinan akan dilakukan melalui metode wawancara langsung oleh petugas lapangan yang dikoordinasikan langsung oleh narahubung BPS, Saudari Fatma Astri Killian.

BPS Provinsi Papua Barat menjamin penuh bahwa seluruh informasi dan data pribadi yang diberikan oleh responden dilindungi serta dijaga kerahasiaannya secara ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Komitmen Bersama Tolak Gratifikasi

Pertemuan koordinasi ini juga mempertegas keselarasan visi pembangunan Zona Integritas antara kedua instansi. Sejalan dengan komitmen peradilan agama, Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ibu Merry, lewat pernyataan resminya menegaskan komitmen institusinya untuk senantiasa menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menolak segala bentuk gratifikasi secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apa pun selama proses sensus berlangsung. KPTA Papua Barat berharap hasil dari Sensus Ekonomi 2026 ini mampu memetakan potensi ekonomi daerah secara akurat, khususnya di wilayah Papua Barat, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis nasional yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat pencari keadilan.

Dokumentasi