Manokwari, 08 Oktober 2026 – Dalam upaya memperkuat tertib administrasi peradilan serta menyamakan persepsi penerapan persidangan berbasis elektronik (e-Court), Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menggelar kegiatan Diskusi Hukum Internal Bedah Berkas Perkara pada Kamis (08/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Command Center PTA Papua Barat ini membedah berkas perkara Pengadilan Agama Fakfak. Diskusi hukum yang dipimpin langsung oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah YM Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. ini dihadiri oleh KPTA Papua Barat, para Hakim Tinggi, Panitera, serta jajaran pejabat kepaniteraan di lingkungan PTA Papua Barat.

Fokus Penyamaan Persepsi dan Evaluasi Administrasi

Dalam pemaparannya, bapak Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan regulasi terbaru terkait administrasi persidangan elektronik, keberadaan SKUM/bukti e-Payment, izin pelaksanaan sidang Hakim Tunggal, hingga tata cara penanganan perkara pasca-proses mediasi. Beberapa poin krusial yang dibahas secara mendalam antara lain: Pengelolaan Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara (e-Payment), Standardisasi Panggilan Elektronik (e-Summon) dan PT Pos, Penyempurnaan Diktum Amar Putusan, Kedisiplinan Court Calendar, Perubahan Gugatan Pasca-Mediasi, Perlindungan Hak Anak (Hadhanah)

Landasan Pedoman Pembinaan Satker

Ketua PTA Papua Barat, Drs. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., mengapresiasi dinamika diskusi yang konstruktif dan menetapkan poin-poin kesepakatan tersebut sebagai bahan pedoman pembinaan bagi seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Papua Barat.

“Hasil rumusan bedah berkas ini akan ditindaklanjuti sebagai standar keseragaman administrasi perkara dan persidangan elektronik. Diharapkan seluruh satker di bawah PTA Papua Barat dapat mengimplementasikannya secara konsisten guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,” ungkap kepemimpinan PTA Papua Barat.

Melalui kegiatan bedah berkas ini, PTA Papua Barat terus berkomitmen meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Papua Barat.

Dokumentasi