Salah satu kegiatan rutin tahunan dari PTA Papua Barat adalah pembinaan dan pengawasan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 08 – 10 Februari 2023.di Pengadilan Agama Sorong dan tertuang dalam Surat Tugas KPTA No. W31-A/133/Kp.04.6/2/2023.

Adapun yang ikut dalam rombongan pengawas dari dari unsur pimpinan adalah Ketua Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H., dan Wakil Ketua Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. Selanjutnya ada dari unsur Hakim Tinggi ada Drs. Makmur, M.H., Drs. H. Abdul Kholik., M.H., dan Dr. Nur Yahya, M.H. Kemudian dari kesekretariatan ada Raswin, S.H.I., Syamsul Bahri, S.H.I., dan Ahyas Widyatmaka, A.Md. Terakhir dari unsur kepaniteraan ada Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Kedatangan rombongan tim disambut oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong SAPUAN, S.H.I., M.H. dan Wakil Ketua SATRIANI HASYIM, S.H.I. Adapun poin-poin dari pembinaan dan pengawasan ini diantaranya manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan kinerja pelayanan publik.

Pembinaan Oleh Ditjen Badilag

Kegiatan pengawasan ini terasa berbeda dari pembinaan-pembinaan yang lain dikarenakan hadir langsung rombongan dari Ditjen Badilag untuk melakukan Pembinaan. Adapun tim yang hadir dalam acara pembinaan dari Ditjen Badilag adalah Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, Direktur Pembinaan Administrasi Dr. Dra. NUR DJANNAH SYAF, S.H., M.H. dan Sekretaris Ditjen Badilag Drs. Arief Hidayat , S.H., M.M.

Kegiatan pembinaan oleh Ditjen Badilag diikuti oleh unsur Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada empat Peradilan Agama dibawah wilayah Yurisdiksi PTA Papua Barat yaitu PA Manokwari, PA Sorong, PA Fakfak dan PA Kaimana.

Dalam pembinaanya, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., menyampaikan bahwa sangat penting untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah kebawah. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan ini, maka kita dituntut untuk selalu berinovasi mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk dapat menjangkau seluas-luasnya masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama yang telah meluncurkan 26 aplikasi inovasi diharapkan menjadi role model bagi pengadilan-pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding untuk dapat berlomba-lomba menciptakan inovasi sesuai dengan tantangan yang sedang dihadapi. Outcome dari inovasi tersebut tentu saja agar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beliau juga mengingatkan pentingnya hak perempuan dan anak pasca perceraian agar menjadi concern bagi pemangku wewenang di Pengadilan Agama. Hal ini mengingat masih rendahnya pengetahuan masyarakat utamanya yang menengah kebawah terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Maka dari itu kegiatan sosialisasi untuk menanamkan pemahaman ini kapada masyarakat harus selalu disampaikan.

Lampiran

Dokumentasi