Manokwari, kegiatan Rapat Kerja Daerah dan pembinaan kepada seluruh satker di bawah wilayah yurisdiksi PTA Papua Barat diikuti oleh Hakim Tinggi dan masing-masing perwakilan dari PA Manokwari, PA Sorong, PA Fakfak dan PA Kaimana. Hadir dalam acara ini dari unsur Ketua, Wakil ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama. Kegiatan ini dilaksanakan selama selama 3 hari di hotel SwissBell dari tanggal 1 s/d 3 Pebruari 2023.

Kegiatan rakerda kali ini bisa dikatakan menjadi tonggak sejarah bagi PTA Papua Barat dikarenakan kegiatan ini merupakan rakerda perdana semenjak resmi beroperasi pada 5 Desember 2022. Dan bagi empat satker Pengadilan Agama di bawah PTA Papua Barat, yakni PA Manokwari, PA Sorong, PA Fakfak dan PA Kaimana, yang sebelumnya masih mengikuti kegiatan di PTA Jayapura.

Hari pertama raker dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Bapak Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.. Dalam pembukaanya beliau menekankan 6 poin utama yang akan menjadi arah kebijakan penanganan perkara pada tahun 2023. Keenam poin tersebut antara lain:

1. Sisa Perkara Tahun 2022 Harus diselesaikan paling lambat bulan februari 2023
2. One day minutation, one day publish dan one day send harus dipertahankan
3. Penyelesaian Perkara maksimal 3 bulan namun diupayakan untuk penyelesaian perkara tidak lewat dari 1 bulan
4. Penuntasan Perkara Eksekusi
5. Menggalakkan e-Litigasi dan e-court untuk semua layanan pengguna
6. Implementasi Program Unggulan Badilag Tahun 2023

Setelah sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, kegiatan dilanjutkan acara presentasi laporan kinerja yang disampaikan oleh masing-masing satker menyangkut perkara maupun keuangan. Dengan begitu bisa melihat sampai sejauh mana performa dan keunggulan dari seluruh satker. Kemudian setelah itu acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yang berkompeten dari Hakim Tinggi dan Wakil Ketua PTA Papua Barat.

Momentum raker kali ini sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana untuk pencanangan Zona Integritas. Seperti yang kita tahu, untuk mewujudkan pelayanan maksimal pada para pencari keadilan dan keempat satker yang berada di bawah naungan PTA Papua Barat maka diperlukan usaha-usaha agar dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM.

Pencanangan Zona Integritas ini menjadi spesial karena disaksikan secara langsung oleh jajaran pimpinan Forkopimda Manokwari atau yang mewakili antara lain, Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD Papua Barat, Kajati Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Kakanwil Kementrian Agama Papua Barat, Kepala BPK RI Papua Barat, OMBUDSMAN Papua Barat, Kepala LPP RI Papua Barat, Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Kepala BPN / ATR Papua Barat, DANDIM XVIII Kasuari, Pimpinan BPJS Papua Barat, Pimpinan Cabang BRI Manokwari dan Kepala DJPB Papua Barat.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Bapak Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. sekaligus Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas mengatakan, pencanangan zona integritas dalam rangka menarik kembali kepercayaan publik pada lembaga peradilan pasca kasus yang mencoreng nama Mahkamah Agung beberapa waktu yang silam.

“Kami ingin melakukan bersih-bersih diawal, jika tidak maka akan sulit kedepanya nanti” Kata Mohamad Jumhari.

Memasuki rangkaian terakhir dari kegiatan raker kali ini adalah rapat pleno yang sblumY tlah dlaksanakan rapat komisi, yg diikuti oleh seluruh peserta. Adapun pokok pembahasan yang disampaikan didalam rapat ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh satker di empat peradilan agama. Dari pemaparan permasalahan itu nantinya seluruh peserta bisa saling mengomentari untuk memperoleh kesemaan pndpat dan solusi terbaik.

Sebelum penutupan acara, PTA Papua Barat memberikan penghargaan untuk satker-satker Pengadilan Agama berprestasi. Pemberian penghargaan ini tentu saja merupakan bentuk reward atas kerja keras yang telah dilakukan.

Dokumentasi