Manokwari, 28 Februari 2024 – PTA Papua Barat mendapat kehormatan karena dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah tahun 2024 ini mendapat atensi dari Pj Gubernur Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmere, MTP atas nama Pemerintah Provinsi. Pada momen ini Beliau berkesempatan membuka serta meresmikan Rapat Kerja Daerah dan Bimbingan Teknis Yustisial dengan tema Peningkatan Integretas dan Profesionalitas Menuju peradilan yang Agung.

Dalam sambutanya Pj Gubernur menjelaskan bahwa proses pembentukan PTA Papua Barat yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun ini telah mendapat atensi khusus dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hibah sebesar 1 miliar untuk kebutuhan operasional PTA Papua Barat. Selain itu proses pengadaan tanah melalui Pemprov Papua Barat juga perlahan-lahan mulai mendapatkan kepastian.

Selanjutnya Beliau mengingatkan agar menjadi perhatian Kita bersama agar ikut fokus menyelesaikan isu-isu nasional diantaranya Stunting, Kemiskinan ekstrim dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini penting mengingat keharmonisan keluarga adalah pangkal dari permasalahan sosial. Maka dari itu bila Kita dapat menjalankan proses preventif dimulai dari keluarga, hal ini dapat ikut berkontribusi meminimalisir isu-isu sosial.

Oleh karena itu Beliau berpesan kepada Hakim yang turut hadir pada kegiatan ini untuk dapat mengawal isu-isu sosial ini terutama masalah perceraian dan hak waris. Sebagai Hakim yang berperan untuk memutus persidangan, agar dapat menimbang setiap perkara yang masuk serta dapat memutus dengan bijak.

Bila hubungan yang terjalin didalam keluarga berjalan dengan harmonis, maka harapanya program nasional “Indonesia Emas 2045” bukan mustahil dapat tercapai sehingga pada akhirnya akan tercipta masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Pada kesempatan ini pula KPTA Papua Barat Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. turut mendorong kepastian administrasi pengadaan tanah PTA Papua Barat kepada Pemprov Papua Barat agar dapat segera terealisasi. Hal ini mengingat batas akhir pencairan anggaran di Mahkamah Agung hanya sampai Bulan Mei 2024. Pada kesempatan yang sama Pj Gubernur langsung merespon dengan tindak lanjut kepada kepala Dinas terkait yang ikut hadir pada kesempatan ini untuk segera menyelesaikan.

Dokumentasi