Manokwari, 26 Februari 2025 – Bertempat di ruang COmmand Center PTA Papua Barat dilaksanakan kegiatan rapat untuk membahas finaslisasi dokumen SAKIP tahun 2025. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti surat undangan koordinator tim penyusunan SAKIP Nomor 255/KPTA.W31-A/UND.OT1.6/II/2025 tanggal 25 Februari 2025. Dengan dihadiri oleh seluruh Pejabat baik dari Pimpinan, Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Sebelumnya telah dilaksanakan rapat serupa untuk membahas penyusunan SAKIP pada (7/2). Rapat hari ini menindaklanjuti penyusunan dokumen SAKIP tahun 2025 dalam rangka finaslisasi.

Baca: Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025

Dalam rapat tersebut, dilakukan analisis terhadap indikator pencapaian kinerja yang meliputi beberapa aspek, yaitu tata kelola, layanan publik, dan perubahan struktural. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja instansi dengan target yang telah ditentukan. Selain itu, juga dilakukan pembahasan terkait capaian target dan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam proses implementasi SAKIP.

Demi menyusun dokumen SAKIP yang sesusi dengan ketentuan yang berlaku maka dilakukan proses inventarisir terhadapa data-data yang akan dijadikan bahan untuk dokumen yang berkaitan dengan SAKIP. Laporan-laporan yang perlu disiapkan meliputi Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Strategis tahun, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Rencana Aksi Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas yang merupakan kata kunci dari sistem tersebut dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran

Dokumentasi