Manokwari, 02 Juli 2026 – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua Barat menggelar kegiatan “Orientasi Penguatan Administrasi Kesekretariatan”. Kegiatan ini diinisiasi untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peta kerja dan tata kelola administrasi kesekretariatan di lingkungan pengadilan tingkat banding. Acara yang berlangsung khidmat ini dipaparkan langsung oleh Plt. Sekretaris PTA Papua Barat, Bapak Syamsul Bahri, S.H.I. Dalam pemaparannya, beliau memberikan pengenalan komprehensif kepada seluruh jajaran pegawai PTA Papua Barat, khususnya kepada para Hakim Tinggi yang baru saja bergabung maupun yang sedang bertugas.

Perbedaan Signifikan Pengelolaan Anggaran Tingkat Banding

Dalam salah satu poin pentingnya, Plt. Sekretaris PTA Papua Barat menjelaskan bagaimana roda kesekretariatan di tingkat banding bergerak. Beliau menggarisbawahi bahwa terdapat perbedaan mekanisme yang cukup signifikan antara kesekretariatan di tingkat banding (PTA) jika dibandingkan dengan tingkat pertama (PA). “Salah satu perbedaan mendasar terletak pada sektor pengelolaan anggaran. Di tingkat banding, cakupan dan orientasi anggarannya tidak hanya berfokus pada internal satuan kerja sendiri, melainkan juga memegang fungsi pengawasan dan koordinasi anggaran bagi satuan kerja di bawahnya,

Optimalisasi Struktur dari Mahkamah Agung hingga Satker Daerah

Selain membahas dinamika anggaran, orientasi ini juga memaparkan cetak biru (blueprint) kesekretariatan yang berkiblat pada kebijakan Mahkamah Agung RI. Dipaparkan bagaimana Mahkamah Agung terus mengoptimalisasikan kinerja kesekretariatan agar seluruh pegawai di lembaga peradilan di bawahnya dapat bekerja secara terstruktur, akuntabel, dan transparan.

Melalui kegiatan orientasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara bidang Kepaniteraan, Kesekretariatan, dan para Hakim Tinggi sebagai kawal depan (frontliner) penegakan hukum. Dengan administrasi yang terstruktur dan dipahami dengan baik oleh seluruh elemen, PTA Papua Barat optimis dapat memberikan pelayanan hukum yang prima serta mempertahankan tata kelola birokrasi yang bersih dan melayani di wilayah Papua Barat.

Dokumentasi