Manokwari, 20 Juli 2026 – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua Barat menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kerja Tahun 2026 pada Senin, 20 Juli 2026. Rapat yang bertempat di Ruang Command Center PTA Papua Barat ini dipimpin langsung oleh Ketua PTA Papua Barat, Yang Mulia Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., serta dihadiri oleh seluruh pegawai PTA Papua Barat.

Rapat strategis ini diselenggarakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program kerja, mengevaluasi kinerja bidang kepaniteraan dan kesekretariatan, mematangkan persiapan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Koordinasi, serta membahas tindak lanjut pembangunan kelembagaan dan satuan kerja di wilayah hukum PTA Papua Barat.

Penguatan Disiplin Aparatur dan Penataan SDM

Mengawalinya arahannya, Ketua PTA Papua Barat menekankan pentingnya komitmen seluruh aparatur dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Guna mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, Pimpinan menginstruksikan percepatan penataan personel (reposisi/penempatan pegawai) untuk mengisi jabatan yang masih kosong, khususnya pada posisi struktural seperti Kepala Subbagian Kepegawaian PTA Papua Barat. Langkah ini krusial untuk menghindari terjadinya rangkap jabatan.

Selain itu, seluruh jadwal kegiatan tahun 2026 diminta untuk segera ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) sebagai dasar legalitas pelaksanaan. Setiap unit kerja juga diimbau untuk segera menyelesaikan sisa administrasi yang masih tertunda sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja Kepaniteraan: Penyelesaian 641 Perkara dan Implementasi e-Court

Dalam pilar pelayanan kepaniteraan, rapat mencatat kinerja yang positif. Berdasarkan laporan bidang kepaniteraan, jumlah perkara yang diterima dari seluruh satuan kerja se-wilayah hukum PTA Papua Barat mencapai 748 perkara, dengan 642 perkara telah berhasil diselesaikan. Seluruh pendaftaran perkara telah terintegrasi melalui aplikasi e-Court, menandakan implementasi administrasi perkara elektronik berjalan optimal. Sementara itu, perkara banding ke-3 tahun 2026 dilaporkan telah memasuki tahapan persidangan.

Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan, implementasi aplikasi KASUARI akan segera ditindaklanjuti agar dapat digunakan secara penuh dalam mendukung tugas-tugas kepaniteraan.

Arahan Wakil Ketua PTA: Evaluasi ACO hingga Pembinaan PPPK

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua PTA Papua Barat menyampaikan beberapa arahan teknis dan pengawasan:

1. Peningkatan Nilai ACO (Access CCTV Online): Kinerja ACO pada Pengadilan Agama Kaimana dan Pengadilan Agama Fakfak masih perlu ditingkatkan. Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) diminta melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala.
2. Keterbukaan Informasi Publik: Publikasi berita dan pembaruan pengumuman pada situs web resmi PTA Papua Barat harus lebih aktif, konsisten, lengkap, dan aktual agar memudahkan akses informasi bagi masyarakat.
3. Penguatan SDM & PPPK: Plt. Sekretaris diminta menyiapkan data SDM seluruh satker. Selain itu, akan diagendakan rapat monev dan pembinaan khusus bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan Sekretaris sebagai narasumber pertama.
4. Diskusi Hukum: Forum diskusi rutin Hakim Tinggi tetap dijadwalkan secara berkala dengan tema-tema strategis.

Pengawasan Daerah dan Pembangunan Kelembagaan

Guna memacu semangat kerja, panitia Bimtek dan Rapat Koordinasi diminta menyiapkan mekanisme pemberian penghargaan (reward) bagi satuan kerja berprestasi.

Di bidang pembangunan kelembagaan, PTA Papua Barat terus berupaya mengawal pengusulan pembentukan satker baru, yakni Pengadilan Agama Bintuni dan Pengadilan Agama Raja Ampat, serta pengusulan kenaikan kelas bagi Pengadilan Agama Sorong. Rapat ditutup dengan penegasan persiapan pengawasan daerah yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2026 mendatang.

Dokumentasi