Manokwari — Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., bertindak sebagai pembina apel pagi yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Dalam amanatnya, beliau menyampaikan hasil koordinasi dan konsultasi yang telah dilakukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya terkait rencana pembangunan gedung kantor PTA Papua Barat dan pembentukan Pengadilan Agama Bintuni.

Koordinasi ke Mahkamah Agung Bersama Plt. Sekretaris

Dalam amanatnya, Ketua PTA Papua Barat menyampaikan bahwa dirinya bersama Plt. Sekretaris PTA Papua Barat, Raswin, S.H.I., telah melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Mahkamah Agung RI.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya PTA Papua Barat dalam mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan serta pengembangan layanan peradilan agama di wilayah hukum PTA Papua Barat.

Ketua menyampaikan perkembangan hasil koordinasi tersebut kepada seluruh aparatur agar menjadi informasi bersama sekaligus menunjukkan bahwa berbagai kebutuhan strategis PTA Papua Barat terus dikomunikasikan dan diperjuangkan melalui koordinasi dengan Mahkamah Agung RI.

Pembangunan Gedung PTA Papua Barat

Salah satu hal utama yang menjadi pembahasan dalam koordinasi tersebut adalah rencana pembangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Pembangunan gedung kantor merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PTA Papua Barat. Kehadiran sarana perkantoran yang representatif diharapkan dapat semakin menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung kinerja aparatur secara optimal.

Ketua PTA Papua Barat mengajak seluruh aparatur untuk memberikan dukungan terhadap setiap tahapan dan proses yang diperlukan sehingga rencana pembangunan gedung kantor tersebut dapat terus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan Pengadilan Agama Bintuni

Selain pembangunan gedung kantor, koordinasi dengan Mahkamah Agung RI juga membahas rencana pembentukan Pengadilan Agama Bintuni.

Pembentukan satuan kerja baru tersebut merupakan langkah strategis dalam pengembangan kelembagaan Peradilan Agama di wilayah Papua Barat. Keberadaan Pengadilan Agama Bintuni nantinya diharapkan dapat semakin mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan agama.

Ketua PTA Papua Barat menekankan bahwa proses tersebut membutuhkan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, setiap tahapan yang diperlukan akan terus dikawal dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Terus Kawal Agenda Strategis PTA Papua Barat

Mengakhiri amanatnya, Ketua PTA Papua Barat mengajak seluruh aparatur untuk terus menjaga semangat, kekompakan, dan memberikan dukungan terhadap berbagai agenda strategis lembaga.

Koordinasi mengenai pembangunan gedung PTA Papua Barat dan pembentukan PA Bintuni diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama kepada masyarakat di wilayah Papua Barat.

Apel pagi berlangsung dengan tertib dan khidmat sebagai awal pelaksanaan tugas dan aktivitas kedinasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Dokumentasi