Manokwari, 13 Agustus 2026 – Menindaklanjuti Surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 3900/BP/PW.1.1.1/VII/2026 terkait Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Tahun 2026, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua Barat menggelar kegiatan Pembinaan, Pendampingan, dan Simulasi Presentasi Desk Evaluation Zona Integritas bagi Pengadilan Agama Manokwari Kelas IA dan Pengadilan Agama Sorong Kelas II. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua PTA Papua Barat, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., bersama Tim Pembina PTA Papua Barat ini diselenggarakan secara bertahap.

Penguatan Materi Presentasi dan 6 Area Perubahan

Dalam arahannya, Ketua PTA Papua Barat menekankan pentingnya kesiapan secara komprehensif dalam menyusun dan memaparkan materi presentasi Desk Evaluation. Setiap satuan kerja diminta menyajikan presentasi yang sekurang-kurangnya memuat lima poin inti:

1. Gambaran Umum Pembangunan ZI pada satuan kerja.
2. Kesiapan Pemenuhan Data Dukung pada enam area perubahan.
3. Capaian Inovasi, Praktik Baik (Best Practices), dan hasil nyata dari pembangunan Zona Integritas.
4. Identifikasi Kendala yang dihadapi beserta langkah konkret penyelesaiannya.
5. Kesiapan Menghadapi Proses Penilaian dan Evaluasi.

Empat Langkah Strategis Pimpinan PTA Papua Barat

Selain kesiapan materi presentasi Desk Evaluation, Dr. H. Acep Saifuddin juga menginstruksikan empat langkah strategis kepada pimpinan dan Tim ZI di Pengadilan Agama Manokwari maupun Pengadilan Agama Sorong:

• Pemantauan Uji Publik: Memantau secara berkala pelaksanaan Survei Uji Publik sebagai tahapan krusial Evaluasi Pembangunan ZI.
• Konsistensi Pelayanan Publik: Menjaga, memantau, serta mengevaluasi secara berkelanjutan mutu pelayanan publik di ruang layanan satker.
• Pembinaan Petugas: Melaksanakan pembinaan berkala kepada para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan petugas layanan publik lainnya.
• Gencarkan Campaign Anti-Korupsi: Menggalakkan Public Campaign Anti Korupsi, Pungli, dan Gratifikasi secara masif di area-area pelayanan publik.

Melalui pendampingan dan simulasi ini, PTA Papua Barat berharap PA Manokwari dan PA Sorong dapat tampil maksimal saat menghadapi Desk Evaluation oleh Tim Evaluator, sehingga mampu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026.

Dokumentasi