Manokwari 15 Juli 2026 – Dalam rangka mengoptimalkan siklus pengelolaan barang milik negara yang akuntabel dan tepat sasaran, jajaran kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kegiatan berskala nasional ini diselenggarakan secara daring melalui platform zoom meeting pada Rabu, 15 Juli 2026.

Mewakili satuan kerja tingkat banding PTA Papua Barat, hadir sebagai peserta aktif yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Bapak Suria Kencana, S.E., bersama dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Ibu Ummu Mukhlisa, S.H., M.H., serta didampingi oleh Operator BMN satuan kerja.

Akselerasi Pengusulan untuk Anggaran TA 2028

Kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI ini dilaksanakan berdasarkan tindak lanjut surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Nomor: S-67/KN/KN.2/2026 terkait Jadwal Penyampaian RKBMN untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2028.

Acara dibuka secara resmi oleh perwakilan Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan MA RI. Dalam sambutan pembukaannya, ditekankan pentingnya ketepatan waktu, ketelitian, serta kesesuaian regulasi dalam setiap pengajuan usulan aset di tingkat daerah guna mendukung operasional peradilan yang agung.

Bimbingan Teknis dan Tutorial Aplikasi e-SADEWA

Dalam sosialisasi ini, para peserta dibekali dua materi krusial. Materi pertama mengenai arah kebijakan dan petunjuk teknis pengusulan RKBMN disampaikan langsung oleh narasumber Ibu Ida Ariani, S.E., M.M. Sementara itu, materi kedua berfokus pada aspek praktis berupa tutorial penginputan usulan RKBMN secara digital terintegrasi melalui aplikasi internal Mahkamah Agung, yaitu e-SADEWA.

Sesi dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab intensif antara perwakilan satker seluruh Indonesia dengan Tim Biro Perlengkapan MA RI untuk mengurai berbagai kendala teknis penginputan yang sering ditemui di lapangan.

Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, PTA Papua Barat berkomitmen untuk segera menindaklanjuti penyusunan RKBMN TA 2028 secara cermat, transparan, dan berbasis kebutuhan riil, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana peradilan di wilayah Papua Barat dapat terencana dengan matang dan akuntabel.

Dokumentasi