MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jl. Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari,

Provinsi Papua Barat. Kode POS 98311

2
previous arrow
next arrow
PERHATIAN: Hati-hati terhadap seluruh tindakan penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Pastikan informasi hanya melalui kanal resmi pengadilan.
Direktori Putusan

Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan

Jadwal Persidangan

Jadwal Pelaksanaan Sidang Perkara Tingkat Banding

Survey Kepuasan Masyarakat

Penilaian berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat

e-Court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Whistle Blowing System

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

| Eviden Zona Integritas

Profil Singkat

Mars PTA

Ucapan HUT Ke-3

  • Sosialisasi Aplikasi Pengawasan Wastitama di Lingkungan PTA Papua Barat

    Sosialisasi Aplikasi Pengawasan Wastitama di Lingkungan PTA Papua Barat

    Manokwari, 30 Mei 2024 – Bertempat di ruang Aula PTA Papua Barat berlangsung kegiatan sosialisasi aplikasi Wastitama menindaklanjuti surat undangan Ketua Nomor 432 /KPTA.W31-A/UND.PW1.1.1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024. Adapun rapat diikuti oleh tim yang akan melaksanakan pengawasan ke daerah yang akan dilaksanakan dari tanggal .3 – 7 Juni 2024. Aplikasi Wastitama merupakan aplikasi berbasis online…

  • Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung

    Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung

    Manokwari, 30 Mei 2024 – Bertempat di ruang Aula Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dilaksanakan kegiatan Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 – 30 Mei 2024. Rapat dihadiri oleh seluruh aparatur mulai dari unsur Pimpinan, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural/Fungsional, dan Staff menindaklanjuti surat…

  • Rapat expose hasil pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung

    Rapat expose hasil pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung

    Manokwari, 29 Mei 2024 – Bertempat di ruang Aula PTA Papua Barat, dilaksanakan kegiatan ekspos terhadap Hasil Pengawasan oleh Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung RI yang telah dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 28 29 Mei 2024. Kegiatan dimulai pada pukul 14.00 WIT dan dihadiri oleh Tim Pengawas Bawas MA RI beserta seluruh aparatur PTA…

  • Pengawasan Reguler Badan Pengawas Mahkamah Agung di PTA Papua Barat

    Pengawasan Reguler Badan Pengawas Mahkamah Agung di PTA Papua Barat

    Manokwari, 28 Mei 2024 – PTA Papua Barat kedatangan tamu dari Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam rangka pengawasan reguler. Kedatangan tim beranggotakan 5 orang dan disambut langsung oleh Pimpinan PTA Papua Barat yaitu KPTA Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. dan WKPTA Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. beserta jajaran terkait. Ruang lingkup Pemeriksaan…

  • Penguatan Antisipasi Potensi Wetsontduiking (Penyelundupan Hukum) dalam Isbat Nikah: Deteksi Dini dan Pencegahan Penyalahgunaan Celah Regulasi.

    ” Hukum yang jujur tak pernah lahir dari celah-celah yang disalahgunakan. Isbat nikah harus tetap menjadi sinar ,bukan jalan pintas tersembunyi.” Oleh : H. AmanWakil Ketua PA Baturaja Kelas IAE-Mail : amansag69@gmail.com Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.”> Isbat Nikah Bukan Jalan Pintas untuk “Pemutihan” Status Salah satu tugas…


  • Hukum Titipan Pembayaran Pembebanan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama

    Oleh: Musthofa, S.H.I., M.H dan Khoirul Anam, S.H(Hakim Pengadilan Agama Ambarawa) A. LATAR BELAKANG Pasca putusan perkara perceraian, sering kali timbul permasalahan lanjutan khususnya putusan yang amarnya terdapat pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon (dalam cerai talak) atau Tergugat (dalam cerai gugat). Pembebanan tersebut bisanya dalam bentuk nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak. Baik…


  • Kedudukan Hukum Isbat Nikah dalam Menyelesaikan Permasalahan Perkawinan Campuran Tidak Tercatat

    Oleh : Rico Febriansyah, S.H., M.H(CPNS Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Sarolangun) Abstrak Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan fenomena yang semakin meningkat di era globalisasi. Namun, tidak sedikit pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait…


PENCARIAN
PEGAWAI
STATISTIK WEBSITE

Our Visitor

0 2 1 8 9 1
Users Today : 67
Users Yesterday : 171
Users Last 7 days : 1048
Users Last 30 days : 2512
Users This Month : 615
Users This Year : 7272
Total Users : 21891
Views Today : 87
Views Yesterday : 271
Views Last 7 days : 1601
Views Last 30 days : 4090
Views This Month : 1009
Views This Year : 12262
Total views : 49538
Who's Online : 1
Your IP Address : 216.73.216.228
Server Time : 3 May 2026 8:20 pm
SOCIAL MEDIA
STATISTIK SURVEI

Detail lebih lanjut

JAM OPERASIONAL
DAFTAR SATKER PENGADILAN AGAMA
KOMENTAR