Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jl. Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari,

Provinsi Papua Barat. Kode POS 98311

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

A.	PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
	1.	Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
	2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
	3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik indonesia Nomor:25 Th.2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
	4.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
	5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
	6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
	7.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
B.	PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
	1.	Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
	2.	Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
	3.	Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
	4.	Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
	5.	Peraturan Pemerintah RI No.97 Th.2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
	6.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkutan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
	7.	Peraturan Pemerintah RI No.94 Th.2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
	8.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
	9.	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
	10.	Peraturan Menpan RB No.1 Th.2023 tentang Jabatan Fungsional.
	11.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
	12.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
	13.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
	14.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
	15.	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
C.	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
	1.	Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
	2.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
	3.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
	4.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
	5.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
	6.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
	7.	PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019
	8.	PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
	9.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
	10.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 57/PMK.06/2018 Tentang Perubahan Ataas Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
	11.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran
	12.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
	13.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga
	14.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 186/PMK.05/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan no 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
	15.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
	16.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 379/PB/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
	17.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 531/PB/2018 Tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
	18.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah

D.	PEDOMAN LAINNYA
	1.	Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
	2.	Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
	3.	Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
	4.	Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
	5.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
	6.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
	7.	Peraturan Mahkamah Agung RI No 7 Th. 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
	8.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.