MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jl. Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari,

Provinsi Papua Barat. Kode POS 98311

2
previous arrow
next arrow
PERHATIAN: Hati-hati terhadap seluruh tindakan penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Pastikan informasi hanya melalui kanal resmi pengadilan.
Direktori Putusan

Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan

Jadwal Persidangan

Jadwal Pelaksanaan Sidang Perkara Tingkat Banding

Survey Kepuasan Masyarakat

Penilaian berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat

e-Court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Whistle Blowing System

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

| Eviden Zona Integritas

Profil Singkat

Mars PTA

Ucapan HUT Ke-3

  • Apel pagi, Senin 13 Maret 2023

    Apel pagi, Senin 13 Maret 2023

    Manokwari, 13 Maret 2023 – Kegiatan pada minggu ini diawali dengan apel pagi yang dilaksanakan di halaman kantor PTA Papua Barat. Bertindak sebagai pembina apel pada kesempatan kali ini adalah Hakim Tinggi Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H. Dalam amanatnya beliau menyampaikan pentingnya untuk selalu berdoa sebelum memulai pekerjaan agar selalu dalam lindungan Allah SWT. Selain…

  • Pendampingan dan Evaluasi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Dalam Rangka Proses Pembangunan Zona Integritas di PTA Papua Barat

    Pendampingan dan Evaluasi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Dalam Rangka Proses Pembangunan Zona Integritas di PTA Papua Barat

    Manokwari, 08 Maret 2023 – Tim dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung sampai di kantor PTA Papua Barat sekira pukul 08.30 WIT. Adapun tim beranggotakan 3 orang diantaranya Noor Edy Yono, Sahreza Harahap dan Arga Kurniawan. Setelah dipersilahkan masuk ke ruang tamu, selanjutnya dilakukan penyambutan oleh pimpinan selaku tuan rumah yang diwakili oleh Plh. Ketua Dr.…

  • Pimpinan PTA Papua Barat Dampingi Tim Sekretariat Komisi III DPR RI Kunjungi Mitra Kerja Satker di Papua Barat

    Pimpinan PTA Papua Barat Dampingi Tim Sekretariat Komisi III DPR RI Kunjungi Mitra Kerja Satker di Papua Barat

    Manokwari, 1 Maret 2023 – Memasuki masa reses persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023 tim Sekretariat Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat. Tim yang berasal dari bidang Anggaran dan Pengawasan ini beranggotakan 8 orang diantaranya Rion Gustaf, M. Faisal Fitrianur, Farid Rachmatulloh, Wani Kurnia, David Hartadi Tenggara, Suaib Mappasila, Theresia…

  • Kunjungan Kerja Pimpinan PTA Papua Barat ke Kabupaten Bintuni Dalam Rangka Percepatan Pembentukan Pengadilan Agama Bintuni

    Kunjungan Kerja Pimpinan PTA Papua Barat ke Kabupaten Bintuni Dalam Rangka Percepatan Pembentukan Pengadilan Agama Bintuni

    Sebagai bentuk respon cepat dalam hal pelayanan pada para pencari keadilan, utamanya di kabupaten Bintuni, maka Pimpinan PTA Papua Barat telah mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk percepatan pembangunan PA Bintuni. Salah satu langkah yang di ambil adalah dengan melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk berkoordinasi dengan pemangku kebijakan setempat. Kunjungan kerja kali ini merupakan…

  • Penguatan Antisipasi Potensi Wetsontduiking (Penyelundupan Hukum) dalam Isbat Nikah: Deteksi Dini dan Pencegahan Penyalahgunaan Celah Regulasi.

    ” Hukum yang jujur tak pernah lahir dari celah-celah yang disalahgunakan. Isbat nikah harus tetap menjadi sinar ,bukan jalan pintas tersembunyi.” Oleh : H. AmanWakil Ketua PA Baturaja Kelas IAE-Mail : amansag69@gmail.com Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.”> Isbat Nikah Bukan Jalan Pintas untuk “Pemutihan” Status Salah satu tugas…


  • Hukum Titipan Pembayaran Pembebanan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama

    Oleh: Musthofa, S.H.I., M.H dan Khoirul Anam, S.H(Hakim Pengadilan Agama Ambarawa) A. LATAR BELAKANG Pasca putusan perkara perceraian, sering kali timbul permasalahan lanjutan khususnya putusan yang amarnya terdapat pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon (dalam cerai talak) atau Tergugat (dalam cerai gugat). Pembebanan tersebut bisanya dalam bentuk nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak. Baik…


  • Kedudukan Hukum Isbat Nikah dalam Menyelesaikan Permasalahan Perkawinan Campuran Tidak Tercatat

    Oleh : Rico Febriansyah, S.H., M.H(CPNS Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Sarolangun) Abstrak Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan fenomena yang semakin meningkat di era globalisasi. Namun, tidak sedikit pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait…


PENCARIAN
PEGAWAI
STATISTIK WEBSITE

Our Visitor

0 2 0 7 0 6
Users Today : 72
Users Yesterday : 70
Users Last 7 days : 433
Users Last 30 days : 2110
Users This Month : 1523
Users This Year : 6087
Total Users : 20706
Views Today : 101
Views Yesterday : 112
Views Last 7 days : 675
Views Last 30 days : 3413
Views This Month : 2597
Views This Year : 10479
Total views : 47755
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.13
Server Time : 23 April 2026 7:49 pm
SOCIAL MEDIA
STATISTIK SURVEI

Detail lebih lanjut

JAM OPERASIONAL
DAFTAR SATKER PENGADILAN AGAMA
KOMENTAR