MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jl. Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari,

Provinsi Papua Barat. Kode POS 98311

2
previous arrow
next arrow
PERHATIAN: Hati-hati terhadap seluruh tindakan penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Pastikan informasi hanya melalui kanal resmi pengadilan.
Direktori Putusan

Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan

Jadwal Persidangan

Jadwal Pelaksanaan Sidang Perkara Tingkat Banding

Survey Kepuasan Masyarakat

Penilaian berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat

e-Court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Whistle Blowing System

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

| Eviden Zona Integritas

Profil Singkat

Mars PTA

Ucapan HUT Ke-3

  • Kegiatan Dharmayukti Karini Se-Wilayah PTA Papua Barat

    Kegiatan Dharmayukti Karini Se-Wilayah PTA Papua Barat

    Manokwari, 25 Desember 20234 – Bertempat di ruang Aula Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, pada hari ini dilaksanakan kegiatan Dharmayukti Karini yang dihadiri oleh anggota Dharmayukti di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Selain itu, hadir pula anggota Dharmayukti dari Pengadilan Tinggi papua Barat yang turut berpatisipasi dalam kegiatan ini. Sementara itu peserta Dharmayukti diluar…

  • PTA Papua Barat Menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat

    PTA Papua Barat Menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat

    Manokwari, 24 Januari 2024 – Bertempat di gedung PKK Provinsi Papua Barat dilaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat Masa jabatan 2023 – 2028. Turut hadir dalam acara ini WKPTA Papua Barat Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. sebagai tamu undangan dari unsur FORKOPIMDA Papua Barat. Ada pula Pj.…

  • Rapat Pembuatan dan Penyempurnaan SOP PTA Papua Barat

    Rapat Pembuatan dan Penyempurnaan SOP PTA Papua Barat

    Manokwari, 24 Januari 2024 – Bertempat di ruang Aula PTA Papua Barat dilaksanakan kegiatan rapat pembuatan dan penyempurnaan SOP yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Dr. Nur Yahya, M.H. selaku ketua tim dan Sekretaris – Nurmansyah, S.Ag., M.H. Rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat undangan internal Nomor 149/KPTA.W31-A/UND.OT1.2/I/2024 tanggal 24 Janiari 2024. PTA Papua Barat sebagai…

  • Rapat Pembahasan SAKIP PTA Papua Barat

    Rapat Pembahasan SAKIP PTA Papua Barat

    Manokwari. 23 Januari 2024 – Bertempat di ruang Command Center PTA Papua Barat dilaksanakan kegiatan pelaksanaan rapat pembahasan SAKIP(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kegiatan diikuti oleh seluruh pejabat baik Kesekretariatan maupun Kepaniteraan. Dalam rapat tersebut, dilakukan analisis terhadap indikator pencapaian kinerja yang meliputi beberapa aspek, yaitu tata kelola, layanan publik, dan perubahan struktural. Evaluasi dilakukan dengan…

  • Penguatan Antisipasi Potensi Wetsontduiking (Penyelundupan Hukum) dalam Isbat Nikah: Deteksi Dini dan Pencegahan Penyalahgunaan Celah Regulasi.

    ” Hukum yang jujur tak pernah lahir dari celah-celah yang disalahgunakan. Isbat nikah harus tetap menjadi sinar ,bukan jalan pintas tersembunyi.” Oleh : H. AmanWakil Ketua PA Baturaja Kelas IAE-Mail : amansag69@gmail.com Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.”> Isbat Nikah Bukan Jalan Pintas untuk “Pemutihan” Status Salah satu tugas…


  • Hukum Titipan Pembayaran Pembebanan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama

    Oleh: Musthofa, S.H.I., M.H dan Khoirul Anam, S.H(Hakim Pengadilan Agama Ambarawa) A. LATAR BELAKANG Pasca putusan perkara perceraian, sering kali timbul permasalahan lanjutan khususnya putusan yang amarnya terdapat pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon (dalam cerai talak) atau Tergugat (dalam cerai gugat). Pembebanan tersebut bisanya dalam bentuk nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak. Baik…


  • Kedudukan Hukum Isbat Nikah dalam Menyelesaikan Permasalahan Perkawinan Campuran Tidak Tercatat

    Oleh : Rico Febriansyah, S.H., M.H(CPNS Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Sarolangun) Abstrak Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan fenomena yang semakin meningkat di era globalisasi. Namun, tidak sedikit pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait…


PENCARIAN
PEGAWAI
STATISTIK WEBSITE

Our Visitor

0 2 1 5 3 9
Users Today : 263
Users Yesterday : 120
Users Last 7 days : 827
Users Last 30 days : 2356
Users This Month : 263
Users This Year : 6920
Total Users : 21539
Views Today : 457
Views Yesterday : 178
Views Last 7 days : 1220
Views Last 30 days : 3828
Views This Month : 457
Views This Year : 11710
Total views : 48986
Who's Online : 1
Your IP Address : 216.73.217.31
Server Time : 1 May 2026 3:51 pm
SOCIAL MEDIA
STATISTIK SURVEI

Detail lebih lanjut

JAM OPERASIONAL
DAFTAR SATKER PENGADILAN AGAMA
KOMENTAR