MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jl. Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari,

Provinsi Papua Barat. Kode POS 98311

Profil singkat PTA Papua Barat

Selamat Datang

Assalaamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan beragam informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Maklumat Pelayanan

Dengan Ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai peratiran yang berlaku

Direktori Putusan

Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan

Jadwal Persidangan

Jadwal Pelaksanaan Sidang Perkara Tingkat Banding

Survey Kepuasan Masyarakat

Penilaian berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat

e-Court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Whistle Blowing System

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • Hukum Titipan Pembayaran Pembebanan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama

    Oleh: Musthofa, S.H.I., M.H dan Khoirul Anam, S.H(Hakim Pengadilan Agama Ambarawa) A. LATAR BELAKANG Pasca putusan perkara perceraian, sering kali timbul permasalahan lanjutan khususnya putusan yang amarnya terdapat pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon (dalam cerai talak) atau Tergugat (dalam cerai gugat). Pembebanan tersebut bisanya dalam bentuk nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak. Baik…


  • Kedudukan Hukum Isbat Nikah dalam Menyelesaikan Permasalahan Perkawinan Campuran Tidak Tercatat

    Oleh : Rico Febriansyah, S.H., M.H(CPNS Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Sarolangun) Abstrak Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan fenomena yang semakin meningkat di era globalisasi. Namun, tidak sedikit pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait…


  • Pendekatan Legal Data Science(Kajian Jurimetri atas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia)

    Oleh: Muhammad Fazri Rivai, S.H.,M.H.,CBMED(Hakim PA Tanjung Balai Karimun) Abstrak Pembagian harta bersama di Indonesia saat ini secara umum belum menggunakan jurimetri dengan rumus yang rigid, yang dapat menyebabkan dan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Artikel ini membahas implementasi jurimetri sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan metode kuantitatif dan analisis hukum dalam pembagian harta bersama untuk mencapai…


PENCARIAN
PEGAWAI
STATISTIK WEBSITE

Our Visitor

0 1 3 3 1 5
Users Today : 14
Users Yesterday : 32
Users Last 7 days : 201
Users Last 30 days : 645
Users This Month : 256
Users This Year : 6893
Total Users : 13315
Views Today : 52
Views Yesterday : 87
Views Last 7 days : 461
Views Last 30 days : 1316
Views This Month : 688
Views This Year : 15258
Total views : 34588
Who's Online : 0
Your IP Address : 18.97.9.169
Server Time : 2025-11-11
STATISTIK SURVEI

Detail lebih lanjut

JAM OPERASIONAL
DAFTAR SATKER PENGADILAN AGAMA
KOMENTAR