MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jl. Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari,

Provinsi Papua Barat. Kode POS 98311

2
previous arrow
next arrow
PERHATIAN: Hati-hati terhadap seluruh tindakan penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Pastikan informasi hanya melalui kanal resmi pengadilan.
Direktori Putusan

Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan

Jadwal Persidangan

Jadwal Pelaksanaan Sidang Perkara Tingkat Banding

Survey Kepuasan Masyarakat

Penilaian berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat

e-Court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Whistle Blowing System

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

| Eviden Zona Integritas

Profil Singkat

Mars PTA

Ucapan HUT Ke-3

  • Arahan dan Pembinaan Oleh Pimpinan Pada Satker-satker Dibawah Wilayah Yurisdiksi PTA Papua Barat Secara Daring

    Hari ini secara daring PTA Papua Barat melakukan pembinaan pada satker-satker dibawah wilayah PTA Papua Barat yaitu PA Manokwari, PA Sorong, PA Fakfak dan PA Kaimana. Hal ini sekaligus menjadi kegiatan tatap muka perdana semenjak PTA Papua Barat resmi beroperasi pada 12 Desember 2022. Maka dari itu momentum kali ini sekaligus dimanfaatkan untuk saling mengenal…

  • Kunjungan Pimpinan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Rangka Koordinasi dan Silaturahmi

    Kunjungan Pimpinan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Rangka Koordinasi dan Silaturahmi

    Dalam rangka menjalin silaturahmi dan koordinasi antar Forkopimda, maka pada kesempatan ini Pimpinan PTA Papua Barat melakukan kunjungan salah satunya ke Kantor Kejaksaan Tinggi papua Barat. Adapun yang mewakili dari unsur pimpinan PTA Papua Barat adalah YM Ketua, Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H., YM WKPTA Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H., Hakim Tinggi Dr. Nur…

  • Rapat Persiapan Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM

    Rapat Persiapan Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM

    Dalam waktu dekat ini PTA Papua Barat akan melaksanakan Pencanangan Zona Integritas. Untuk menyemarakan acara, nantinya kegiatan ini akan di hadiri oleh jajaran Forkopimda di Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu diperlukan rapat persiapan dan koordinasi untuk memastikan acara dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sebelum dimulai, rapat dibuka dengan pengucapan Yel-yel PTA Papua Barat yang…

  • Peresmian Pembangunan dan Renovasi Gedung di Lingkungan Mahkamah Agung

    Peresmian Pembangunan dan Renovasi Gedung di Lingkungan Mahkamah Agung

    Bertempat di ruang Command Center PTA Papua Barat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Panitera menghadiri kegiatan peresmian pembangunan dan renovasi gedung di lingkungan Mahkamah Agung. Acara ini di laksanakan secara hybrid, baik luring maupun daring via zoom. Acara ini digelar dalam rangka meresmikan gedung baru dan renovasi beberapa gedung dan bangunan. Gedung baru dan hasil…

  • Penguatan Antisipasi Potensi Wetsontduiking (Penyelundupan Hukum) dalam Isbat Nikah: Deteksi Dini dan Pencegahan Penyalahgunaan Celah Regulasi.

    ” Hukum yang jujur tak pernah lahir dari celah-celah yang disalahgunakan. Isbat nikah harus tetap menjadi sinar ,bukan jalan pintas tersembunyi.” Oleh : H. AmanWakil Ketua PA Baturaja Kelas IAE-Mail : amansag69@gmail.com Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.”> Isbat Nikah Bukan Jalan Pintas untuk “Pemutihan” Status Salah satu tugas…


  • Hukum Titipan Pembayaran Pembebanan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama

    Oleh: Musthofa, S.H.I., M.H dan Khoirul Anam, S.H(Hakim Pengadilan Agama Ambarawa) A. LATAR BELAKANG Pasca putusan perkara perceraian, sering kali timbul permasalahan lanjutan khususnya putusan yang amarnya terdapat pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon (dalam cerai talak) atau Tergugat (dalam cerai gugat). Pembebanan tersebut bisanya dalam bentuk nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak. Baik…


  • Kedudukan Hukum Isbat Nikah dalam Menyelesaikan Permasalahan Perkawinan Campuran Tidak Tercatat

    Oleh : Rico Febriansyah, S.H., M.H(CPNS Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Sarolangun) Abstrak Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan fenomena yang semakin meningkat di era globalisasi. Namun, tidak sedikit pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait…


PENCARIAN
PEGAWAI
STATISTIK WEBSITE

Our Visitor

0 2 0 5 3 7
Users Today : 69
Users Yesterday : 51
Users Last 7 days : 403
Users Last 30 days : 2014
Users This Month : 1354
Users This Year : 5918
Total Users : 20537
Views Today : 95
Views Yesterday : 95
Views Last 7 days : 672
Views Last 30 days : 3233
Views This Month : 2328
Views This Year : 10210
Total views : 47486
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.13
Server Time : 21 April 2026 5:03 pm
SOCIAL MEDIA
STATISTIK SURVEI

Detail lebih lanjut

JAM OPERASIONAL
DAFTAR SATKER PENGADILAN AGAMA
KOMENTAR